menurut cara Yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumPulkan bukti Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal I angka 2 KUHAP) 2) Menjadi saksidalam PenYidikan; 3) Menjadi saksi dalam persidangan; b. Pelaksanaan penindakan non yustisi'
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda, Satpol PP mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 6 Tahun 2010 yang merupakan kewenangan mandat dari kepala daerah. Kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni i) kewenangan penertiban non yustisial, ii) kewenangan yustisial meliputi kewenangan penindakan
4. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah berupa Produk Hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Tito mengatakan pada masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat juga sedang mengalami tekanan karena terjadi krisis
Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
"Sampai saat ini masih banyak Kasat Pol PP yang belum memiliki sertifikasi sebagai PPNS, hal ini agar menjadi perhatian bahwa kualifikasi PPNS merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses open bidding jabatan tinggi tingkat pratama di Satpol PP," ujar Bernhard melalui siaran persnya, Rabu (17/8/2022). Satpol PP Provinsi DKI Jakarta resmi menutup tempat usaha tersebut. Pantauan detikcom di Kafe Kloud Sky Dining di Jalan Senopati Nomor 71-73, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (28/11), pukul 10.31 Hendra Wijaya, ASN dari Kesbangpol Kota Tangsel ini melakukan penipuan dengan modus serupa yang dilakukan pegawai Satpol PP Kota Tangsel. Hendra, meminta uang kepada korbannya hingga 40 juta rupiah. Alvin, pria 26 tahun asal Ciledug Kota Tangerang ini menceritakan jika dirinya terbuai dengan informasi calon pegawai di jajaran Pemkot Tangsel. kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.Kreativitas Aparat Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan SOP. 2. Kinerja Satpol PP masih belum maksimal karena masih banyak PKL yang melanggar setelah Penertiban. 3.Perlu Ketegasan dari Satpol PP bagi PKL yang melanggar aturan. .
  • 207rheap19.pages.dev/660
  • 207rheap19.pages.dev/240
  • 207rheap19.pages.dev/317
  • 207rheap19.pages.dev/785
  • 207rheap19.pages.dev/110
  • 207rheap19.pages.dev/221
  • 207rheap19.pages.dev/319
  • 207rheap19.pages.dev/225
  • 207rheap19.pages.dev/838
  • 207rheap19.pages.dev/428
  • 207rheap19.pages.dev/380
  • 207rheap19.pages.dev/569
  • 207rheap19.pages.dev/242
  • 207rheap19.pages.dev/68
  • 207rheap19.pages.dev/570

    • cara menjadi satpol pp